Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Uu no. 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) kuhp (analisis putusan nomor : 8/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst)

MUHAMAD YUNUS WIRAWAN, . (2025) Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Uu no. 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) kuhp (analisis putusan nomor : 8/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)

Abstract

Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19, dimana terdakwa Harry Van Sidabukke selaku perwakilan dari PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude memberi sesuatu yaitu memberi uang seluruhnya sebesar Rp. 1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial Republik Indonesia karena penunjukan terdakwa melalui PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia Bantuan Sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19. Disisi lain, regulasi peraturan yang banyak dibuat oleh pemerintah dimasa pandemi seperti ini membuat banyak masyarakat menjadi bingung, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap regulasi peraturan yang dibuat pemerintah. Salah satunya terjadi kepada peraturan tentang pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi Covid-19. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Apakah putusan hakim pengadilan pada putusan nomor 8/Pid.Sus�TPK/2021/PN.JKT.Pst sudah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, pertauran perundang-undangan dll. Hasil penelitian menunjukan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001, yang seharusnya dapat dihukum mati karena korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat Covid�19.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	26 Apr 2025 07:15
Last Modified:	26 Apr 2025 07:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16558

Actions (login required)

View Item