Analisis Yuridis Keabsahan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Perjanjian Utang – Piutang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

IKHLASSUL DAFFA WICAKSANA, . (2025) Analisis Yuridis Keabsahan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Perjanjian Utang – Piutang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (965kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (253kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (209kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (576kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129kB)
[img] Text
IKHLASSUL DAFFA WICAKSANA - 201010201044 - FAKULTAS HUKUM.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB)

Abstract

Perkembangan ekonomi terus meningkat seiring berjalannya waktu yang menyebabkan masyarakat juga harus memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini meningkatkan perkembangan kewirausahaan untuk mendapatkan pendapatannya yang lebih baik tanpa memiliki modal yang menjadikan hutang-piutang dengan berbagai sarana baik pinjaman uang tanpa jaminan sampai dengan pinjaman utang-piutang dengan menggunakan jaminan berupa kebendaan harta tidak bergerak sampai dengan harta bergerak. Perjanjian utang-piutang yang menggunakan jaminan benda tidak bergerak salah satunya adalah sertipikat hak atas tanah yang dimana sertipikat hak atas tanah nilainya cukup besar dan adanya penurunan nilai pada ekonominya tidak terlalu besar dan biasanya selalu naik di tiap tahunnya. Peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli sering kali digunakan sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam perjanjian utang-piutang yang dimana sertipikat hak atas tanah dilakukan peralihan kepada pihak kreditur atau orang lain sebagai jaminan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian memiliki tujuan penelitian yaitu menganalisa keabsahan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan dalam proses utang-piutang perorangan dengan objek jaminan sertipikat yang dibalik nama berdasarkan Akta Jual Beli dan menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus balik nama objek jaminan yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli dengan dasar utang-piutang. Penelitian menerapkan metode yuridis normatif untuk mengkaji keabsahan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dasar jual beli dalam pengalihan hak atas tanah pada perjanjian utang�piutang bertentangan dengan ketentuan hukum, karena hak tanggungan adalah satu�satunya mekanisme jaminan yang sah. Hal ini mengakibatkan risiko hukum, seperti dalam Putusan 75/Pdt.G/2016/PN.Krg dan 46/PDT/2020/PT YKK, di mana pengalihan sertipikat ke kreditur tanpa melalui mekanisme hak tanggungan merugikan debitur dan dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya mematuhi Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan agar keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak tetap terjaga. Selain itu, proses pendaftaran sertipikat sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi debitur dan hak eksekusi kepada kreditur. Dengan demikian, penerapan Hak Tanggungan dapat mencegah kerugian, memastikan kepastian hukum, dan meminimalkan penyalahgunaan hukum dalam perjanjian utang-piutang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Jejen Juanda
Date Deposited: 25 Apr 2025 12:57
Last Modified: 25 Apr 2025 12:57
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16553

Actions (login required)

View Item View Item