Analisa Yuridis Pembatalan Status Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/Pn Bgr)

ADE TESAR SEPTIANTO, . (2025) Analisa Yuridis Pembatalan Status Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/Pn Bgr). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER DLL.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB)
	Text Jurnal Ade Tesar Septianto, 201010250227, Fakultas Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sedangkan Polri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia telah secara jelas mengatur batas waktu proses penyidikan untuk perkara sangat sulit yakni selama 120 (seratus dua puluh hari). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penetapan tersangka atas tindak pidana pemerkosaan serta bagaimana status tersangka dari kasus pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terjadi di wilayah Bogor tersebut dibatalkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal : 2016). Adapun hasil dari penelitian ini adalah perluasan kewenangan praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang mencakup uji keabsahan penetapan tersangka, merupakan terobosan positif dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia dan permohonan para pemohon telah sesuai dengan Pasal 77 KUHAP sehingga penetapan tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 1 Januari 2020 tidak sah dan status tersangka Para Pemohon dibatalkan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	10 Apr 2025 11:30
Last Modified:	10 Apr 2025 11:30
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16493

Actions (login required)

View Item