Penyelesaian Sengketa Merek Buttonscarves dan Umamascarves Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Yuliana Wulan Sari, . (2024) Penyelesaian Sengketa Merek Buttonscarves dan Umamascarves Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text YULIANA WULAN SARI_191010200437_FAKULTAS HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)

Abstract

Adanya sengketa Merek dagang antara Buttonscarves dengan Umamascarves yang berimplikasi pada gugatan yang dilayangkan oleh Buttonscarves kepada Umamascarves di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hasilnya dimenangkan oleh pihak Buttonscarves. Namun dari pihak Umamascarves langsung melakukan kasasi ke MA untuk menggugat putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan sebahagian gugatan dari pihak Buttonscarves. Pada permohonan Kasasi di MA, permohonan Umamascarves dikabulkan oleh Hakim MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah yakni untuk mengetahui dan menganalisis apakah undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim MA dalam memutus perkara Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka, dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa:Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diterapkan secara maksimal dan objektif dalam persidangan sengketa merek di Indonesia baik ditingkat Pengadilan Niaga maupun ditingkat Kasasi MA dan Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek antara buttonscarves dengan umamascarves kurang tepat karena buttonscarves secara prinsip First To File adalah pihak pertama yang mendaftarkan mereknya ke dirjen HKI kemenkumham pada 1 Agustus 2019 sedangkan Umamascarves baru mendaftarkan mereknya pada tanggal 10 Juni 2022 dan Umamascarves memiliki persamaan pada logo mereknya tersebut. Ada itikad tidak baik dalam pendaftaran merek umamascarves karena memilki persamaan logo dengan merek buttonscarves yang penulis sudah jelaskan pada penelitian skripsi ini. Harusnya ini menjadi pertimbangan majelis hakim MA dalam memutus perkara kasasi merek ini dengan menolak permohonan dari Tergugat saudara Muhammad Shakeel. Karena hal ini tidak sesuai dengan teori Kepastian Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini. Karena bila dilihat secara fakta bahwa buttonscarves memiliki bukti kuat bahwa buttonscarves adalah merek terkenal (Bukti P-18) dan memiliki 36 Toko offline di Indonesia. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Merek dan Itikad Tidak baik.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyelesaian Sengketa, Merek dan Itikad Tidak baik.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Rizky Andika
Date Deposited:	22 Mar 2025 04:37
Last Modified:	22 Mar 2025 04:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16464

Actions (login required)

View Item