Analisa Surat Perjanjian Pengadaan Barang Antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Dr. Sinatala Tangerang dengan PT Dunia Cetak

Kevin Darmawan, . (2024) Analisa Surat Perjanjian Pengadaan Barang Antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Dr. Sinatala Tangerang dengan PT Dunia Cetak. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)

Abstract

Dalam rangka melaksanakan pembangunan negara Republik Indonesia, selain dilakukan dengan cara swakelola, seringkali diperlukan bagi Lembaga-lembaga negara untuk mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD, Tetapi seringkali dalam Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi asas Keseimbangan antara hak dan Kewajiban, Dengan begitu Penelitian ini dilakukan Untuk Mengetahui mengenai apakah ada atau tidaknya Asas Keseimbangan dan kebebasan berkontrak yang berlaku bagi bagi kedua belah pihak, dengan strategi penelitian empiris dengan metode wawancara dan observasi diharapkan dapat dengan jelas melihat proses terbentuknya Surat Perjanjian (kontrak) antara Kemenkes RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Dr. Sinatala Tangerang dengan PT Dunia Cetak, Berikutnya Berdasarkan Hasil Wawancara diketahui Perjanjian pengadaan barang antara Kemenkes RI dan PT Dunia Cetak ini diisi dengan perjanjian baku yang tidak memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan kita dapat menelaah dari isi Surat Perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak Kewajiban pihak Kemenkes RI hanyalah melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai 100% itupun tidak ditentukan jangka waktunya paling lama kapan harus dilakukan pembayaran sehingga pihak pemberi kerja tidak terikat untuk membayar dalam waktu yang secepatnya, Pada sisi lain kewajiban bagi pihak swasta wajib membayar Denda Kelalaian apabila telah melakukan kelalaian/keterlambatan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	surat perjanjian; asas keseimbangan; pengadaan barang; hak dan Kewajiban
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	07 Feb 2025 11:37
Last Modified:	07 Feb 2025 11:37
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16357

Actions (login required)

View Item