Kepastian Hukum Terhadap Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) (Analisis Putusan Bawaslu Ri Nomor 002/Ps.Reg/Bawaslu/X/2022)

Putri Alvia Ridayanti, . (2024) Kepastian Hukum Terhadap Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) (Analisis Putusan Bawaslu Ri Nomor 002/Ps.Reg/Bawaslu/X/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)

Abstract

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Namun, dalam kasus ini, KPU tidak melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Hal ini dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap sistem peradilan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 dalam Sengketa Proses Pemilu Partai PRIMA dan tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022 dalam Sengketa Proses Pemilu oleh KPU dilihat dari Teori Kepastian Hukum. Analisis terhadap putusan menjadi penting untuk memahami dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses analisis yang mendalam terhadap berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pemilihan umum. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil, bersih serta transparansi tanpa ada yang tertutupi. Yang dimana hal itu semua harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder yang digunakan adalah putusan yang terkait dengan sengketa proses tersebut, yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dan konsultasi langsung dengan lembaga terkait. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakmampuan KPU dalam memberikan kesempatan perbaikan secara menyeluruh kepada Partai PRIMA melanggar prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan administratif dilakukan dengan transparansi, konsistensi, dan keadilan. Dalam kasus ini, KPU dianggap tidak memberikan keadilan dan kesempatan yang setara kepada Partai PRIMA untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	KPU, Bawaslu, Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	06 Dec 2024 04:32
Last Modified:	06 Dec 2024 04:32
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15760

Actions (login required)

View Item