Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Pusat (Ditinjau Dari Undang-Undang Kepabeanan Nomor. 17 Tahun 2006)

Rio Andika Dinata, . (2024) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jakarta Pusat (Ditinjau Dari Undang-Undang Kepabeanan Nomor. 17 Tahun 2006). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)

Abstract

Tindak pidana penyeludupan adalah mengimpor, membawa barang ke dalam negeri tanpa mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau gagal menyelesaikan prosedur bea cukai seperti yang diwajibkan oleh hukum, semuanya dianggap sebagai kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan. Penyelundupan pakaian bekas merupakan kejahatan serius yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen serta keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, perhatian ekstra harus diberikan pada tindak pidana penyelundupan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab. Kewenangan khusus telah diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan, termasuk tindak pidana penyelundupan. Dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk membahas masalah bagaimana penegakan hukum pidana di Pasar Senen Jakarta Pusat terkait dengan tindak pidana impor pakaian bekas, serta apa sajakah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan pakaian bekas di Pasar Senen Jakarta Pusat. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan empiris. Adapun analisis sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan dengan cara normatif kualitatif dengan Pedagang pakaian bekas, Kepolisian Polda Metro Jaya, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tidak ditemukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan melalui pendekatan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Sebagai aparat penegak hukum seperti Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum menemukenali cara melalui teori dan tahapan penegakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Asas fiksi Hukum menjadi suatu kelemahan di kehidupan bermasyarakat Indonesia yang dimana masyarakat sekaligus masyarakat yang menjadi penjual pakaian bekas impor tidak mengetahui adanya aturan dan dasar hukum terkait larangan impor pakaian bekas tersebut. Saran yang perlu disampaikan agar legislatif selaku pembuat Undang-Undang Perdagangan dapat mempertimbangkan dan membuat Undang-Undang Perdagangan lebih spesifik secara tegas dan adil agar tidak menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum Pidana, Penyeludupan, Pakaian Bekas Impor
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	06 Dec 2024 04:19
Last Modified:	06 Dec 2024 04:19
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15756

Actions (login required)

View Item