Kepastian Hukum Kreditur Dan Debitur Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019)

Robi Setiawan, . (2024) Kepastian Hukum Kreditur Dan Debitur Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mk Nomor 18/Puu-Xvii/2019). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi kreditur dan debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perubahan signifikan terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia yang berdampak pada hak dan kewajiban kreditur serta perlindungan bagi debitur. Sebelum putusan tersebut, kreditur memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan tanpa melalui proses pengadilan, namun setelah putusan ini, eksekusi fidusia harus melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan bagaimana prosedur eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan pasca-putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus relevan untuk menganalisis perubahan dalam kepastian hukum dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan dengan debitur terkait wanprestasi. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur, namun di sisi lain menambah beban bagi kreditur dalam hal efisiensi eksekusi. Penyesuaian terhadap putusan ini diperlukan oleh kedua belah pihak untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Saran dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar kepastian hukum tetap terjamin bagi kreditur dan debitur. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan pedoman lebih rinci terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca-putusan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda di lapangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	kepastian hukum, eksekusi fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, wanprestasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	21 Nov 2024 07:33
Last Modified:	21 Nov 2024 07:33
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15108

Actions (login required)

View Item