Nana Suryana, . (2024) Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Perjanjian Bersama Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) |
Abstract
Hukum ketenagakerjaan yang menjadi dasar dalam pengaturan hubungan kerja bagi para pihak yang terlibat didalamnya dan ketika terjadi permasalahan maka harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut. Perjanjian bersama dalam penyelesaian permasalahan dalam hubungan industrial memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, seperti keputusan Hakim pada tingkat akhir. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa perjanjian bersama yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat digugat ke pengadilan dan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan tersebut bisa berbeda-beda sehingga menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang sama. Hal ini menyebabkan perjanjian bersama yang lahir dari sebuah perundingan yang telah mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan industrial menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan untuk menjawab permasalahan bagaimana metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama menjadi efektif dan memiliki kepastian serta perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan dan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bersama sebagai sebuah kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat tetap, harus memenuhi unsur keadilan serta syarat kecakapan dan kesetaraan bagi para pihak. Karena interpretasi hakim terhadap perjanjian bersama sebagai sebuah kesepakatan meletakkan pada keadilan dan pertimbangan kondisi para pihak. Jika syarat formal khususnya terkait kecakapan para pihak, yang dapat diartikan tidak dalam kondisi tertekan, dan secara mental tidak dalam kondisi depresi dan sedih akibat menerima situasi dan kondisi yang tidak sesuai harapan. Hal ini demi tercapainya tujuan perjanjian bersama sebagai kesepakatan dan hukum tertinggi yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan juga kemanfaatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Disparitas, Perjanjian Bersama, Hubungan Industrial |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | miko |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 07:32 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 07:32 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15104 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
