Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pajak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/Pid.Sus/2018)

Mustofa Ali, . (2024) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pajak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/Pid.Sus/2018). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak perannya sangat besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi selainnya peran pajak sangat diandalkan untuk kepentingan anggaran belanja Negara, pajak juga sering menjadi lahan oleh oknum-oknum baik wajib pajak ataupun pejabat pengelola pajak untuk memperkaya diri sendiri atau bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, wajib pajak membuat perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk menghindari pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion), untuk menghindari terdeteksinya penggelapan pajak para pelaku akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dari hasil kejahatan (proceeds of crime) dengan melakukan tindak pidana kejahatan lanjutannya yaitu praktek pencucian uang (money laundring). Berdasarkan uraian dalam tesisi ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu pertama bagaimana kepastian hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan pemasalaha yang kedua bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3094 K/Pid.Sus/2018, kemudian menarik bagi penulis untuk dibahas secara akademik dalam penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang kemudian di kaitkan dengan berbagai kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian yang kemudian disimpulkan oleh penulis adalah bahwa Tax planning, tax avoidance dan tax evasion merupakan tindakan-tindakan melanggar hukum karena merupakan upaya mengurangi pajak yang terutang dengan merekayasa laporan pajak, menghilangkan maupun memalsukan data pendukung pengenaan pajak yang semestinya. Selanjutnya juga disimpulkan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum memperlihatkan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan yang sangat ringan, atas hasil ini disarankan agar dalam pengaturan perundang-undangan ditentukan sanksi minimalnya baik pidananya ataupun sanksi dendanya untuk memberikan efek jera baik bagi Wajib Pajak ataupun Fiskus (petugas pajak) yang melakukan tindak pidana perpajakan, serta adanya upaya pembenahan hukum dengan mengubah paradigma hakim dalam kasus-kasus kejahatan seperti tindak pidana pencucian uang untuk menegakan hukum semaksimal mungkin

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pajak, Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	21 Nov 2024 07:32
Last Modified:	21 Nov 2024 07:32
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15101

Actions (login required)

View Item