Peran Komisi Informasi Publik Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Diprovinsidkijakarta (Studi Pada Kantor Komisi Lnformasi Publik Provinsi Dki Jakarta)

Regi Ramadhan, . (2024) Peran Komisi Informasi Publik Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Diprovinsidkijakarta (Studi Pada Kantor Komisi Lnformasi Publik Provinsi Dki Jakarta). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)

Abstract

Lahirnya kebijakan tentang pembentukan Komisi Informasi Publik merupakan bentuk keseriusan negara dalam menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Terbukanya informasi kepada masyarakat akan membuat hilangnya rasa curiga dan prasangka akan alasan di balik lahirnya pengambilan suatu keputusan publik. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai peran komisi informasi publik untuk mewujudkan good governance dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa informasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum optimalnya peran Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dikarenakan belum terbangunnya sinergitas Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah dan juga lembaga publik lainnya sehingga menyebabkan belum optimal dilaksanakannya penerapan keterbukaaan informasi untuk mencapai sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan good governance. Dalam mejalankan perannya, Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta menemui kendala-kendala diantaranya adalah: (a) Faktor Internal, berupa kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga menyulitkan kinerja penyelesaian sengketa informasi; (b) Faktor Eksternal, berupa belum adanya kesadaran dari masyarakat dalam hal transparansi publik yang diambil oleh pemerintah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Komisi Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Good Governance
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	12 Nov 2024 06:17
Last Modified:	12 Nov 2024 06:17
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14683

Actions (login required)

View Item