Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri)

Ayudhia Prasastie Dewi, . (2024) Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)

Abstract

Kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, tetapi ketersediaan akan tanah terbatas. Oleh karena nya, tanah menjadi suatu objek yang sangat bernilai dan tentunya membuat banyak orang terutama Mafia Tanah untuk menghalalkan segala cara untuk menguasai tanah yang bukan haknya. Tumpukan kasus mafia tanah yang kompleks dihadapkan dengan peraturan yang tumpang tindih, hal ini menjadi tantangan berat bagi Polri dalam menegakkan hukum terhadap Mafia Tanah. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu: Problematika tumpang tindih kebijakan, regulasi, dan peradilan terkait penyelesaian tindak pidana Mafia Tanah yang melibatkan aspek pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara (TUN) memberikan celah dan peluang terhadap mafia tanah itu sendiri untuk melancarkan aksinya. Dapat juga dikatakan bahwa kompleksitas penyelesaian masalah Mafia Tanah di Indonesia dimulai sejak perumusan regulasi dan kebijakan agraria yang tidak optimal. Demi terwujudnya kepastian hukum terhadap penyelesaian kasus Mafia tanah, diperlukan pendekatan hukum yang luar biasa (extraordinary) salah satunya dengan memanfaatkan prinsip primum remedium yang mendorong penggunaan hukum pidana sebagai upaya utama untuk meminimalisir praktik-praktik mafia tanah. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap Mafia Tanah oleh Polri diantaranya; struktur hukum pertanahan Indonesia yang bersifat semu dan diwarnai dengan ketegangan antar berbagai struktur sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kualitas struktur birokrasi yang dinilai buruk, lama, berbelit-belit, substansi hukum yang tumpang tindih peraturan, tidak realistis, kurang tegas, dengan ancaman hukuman yang rendah, serta budaya hukum antara masyarakat dan Polri yang masih harus diperjuangkan untuk mencapai kata ideal. Adapun upaya penanggulangan penegakan hukum terhadap mafia tanah yang dilakukan oleh Polri antara lain dengan dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah, peningkatan kecermatan, kehati- hatian, dan ketelitian penyidik terhadap regulasi yang ada, meningkatkan profesionalitas dan kompetensi penyidik, serta mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Mafia Tanah, Polri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	11 Nov 2024 12:03
Last Modified:	11 Nov 2024 12:03
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14664

Actions (login required)

View Item