Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Penggelapan Jabatan Pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tangerang Selatan)

Mochamad Either Yusran, . (2024) Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Penggelapan Jabatan Pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Pada Kepolisian Resort Tangerang Selatan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (986kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)

Abstract

Permasalahan yang dilaporkan melalui Polres Tangerang Selatan, rata-rata diduga berupa penipuan, penggelapan, pencucian uang dan korupsi. Fenomena kasus-kasus tersebut tentunya peneliti menemukan benang merahnya, bahwa Kasus di perbankan juga berpotensi terjadinya penggelapan maupun pencucian uang sehingga perlu dikaji lebih dalam. Pola tindak pidana perbankan yang muncul di era teknologi ini tentunya menimbulkan modus yang beragam pula, sehingga dalam proses penyidikannya penyidik perlu meninjau dan menentukan pasal yang dikenakan dengan benar melalui analisis berbagai aspek, didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah Peran psikologi hukum dalam proses pemeriksaan sangat membantu, pada tahap penyidikan, seorang penyidik harus menerapkan beberapa teknik dalam psikologi hukum, agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar karena penyidik sudah bisa menempatkan posisinya dan dapat mengarahkan pemeriksaan sehingga tersangka dapat memberikan keterangan tanpa berbelit-belit. Penyidik melakukan teknik wawancara untuk mempermudah proses pemeriksaan dengan didasari oleh beberapa pertanyaan oleh penyidik dan kemudian tersangka akan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Sociolegal. dimana penelitian tersebut merupakan gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini diperoleh Proses Penyidikan Yang Diduga Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Penggelapan Jabatan Pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Perspektif Psikologi Hukum sesuai dengan peraturan nomor 14 Tahun 2012 ketika menangani suatu aduan perkara, dugaan tindak pidana, adapun urutannya adalah sebagai berikut : - Membuat Laporan Polisi/Pengaduan Perkara, - Penyelidikan, - Penyidikan. Kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan Penggelapan Jabatan Pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan di Satuan Reskrim Kota Tangerang Selatan memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pemalsuan Surat, Penggelapan Jabatan, Psikologi Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	19 Oct 2024 02:51
Last Modified:	19 Oct 2024 02:51
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14598

Actions (login required)

View Item