Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Atas Surat Perjanjian Kerjasama Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4969 K/Pid.Sus/2022)

Hermina Sutriani, . (2024) Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Atas Surat Perjanjian Kerjasama Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4969 K/Pid.Sus/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)

Abstract

Problematika hukum yang terjadi akibat putusan hakim yang tidak memperhatikan secara utuh nilai-nilai hukum dan fakta-fakta hukum dimana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara membuat dokumen fiktif dan pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang terungkap di dalam pengadilan sebelumnya yang seharusnya menjadi alasan pemberatan hukuman dengan mengkaji penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, penulis kaji permasalahannya yaitu Ratio Decidendi hakim dalam pertimbangan atas perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4969 K/Pid.Sus/2022, serta keadilan hukum putusan hakim yang tidak mencantumkan fakta dokumen fiktif sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4969 K/Pid.Sus/2022. Dalam peneltian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan cara analisis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut mengambil beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. Alasan-alasan tersebut termasuk perbutan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, pelaku memperkaya diri sendiri, merusak kepercayaan masyarakat, dan untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Serta putusan Mahkamah Agung menolak dokumen fiktif dalam perkara korupsi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum, membatalkan putusan sebelumnya yang salah. Pentingnya bukti sah dalam proses hukum untuk keadilan. Kata Kunci: Ratio Decindendi; Keadilan; Tindak Pidana Korupsi;

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ratio Decindendi; Keadilan; Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	08 Oct 2024 04:55
Last Modified:	08 Oct 2024 04:55
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14368

Actions (login required)

View Item