Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 1167/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt)

Ilham Nur Rohim, . (2024) Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 1167/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)

Abstract

Pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis penerapan undang-undang tersebut dalam putusan pengadilan Nomor 1167/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt, yang memutus perkara terdakwa Aris Saputra als Jhuned Bin Suhartono yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diterapkan dalam pertimbangan putusan pengadilan, serta bagaimana penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus menurut teori hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, peraturan perundang- undangan, dan media pendukung lainnya, sedangkan sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan Nomor 1167/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menetapkan ancaman pidana minimum yang berlaku untuk tindak pidana terorisme. Meskipun Pasal 6 undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana minimum 5 tahun penjara, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada terdakwa, menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan pertimbangan spesifik mengenai bukti kasus dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus memerlukan keseimbangan antara keadilan individual dan kepastian hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan batasan hukuman, penerapan sanksi harus mempertimbangkan konteks dan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana dapat memenuhi fungsi utamanya, yaitu memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan integritas sistem. Diharapkan Majelis hakim konsisten menerapkan ancaman pidana minimum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan penjelasan yang jelas tentang pengurangan hukuman. Penerapan sanksi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan substantif, serta dilakukan pengawasan ketat untuk menjaga integritas sistem peradilan. Kata Kunci: Terorisme, Pemidanaan, Tindak Pidana Terorisme.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Terorisme, Pemidanaan, Tindak Pidana Terorisme
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	05 Oct 2024 02:23
Last Modified:	05 Oct 2024 02:23
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14311

Actions (login required)

View Item