Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Open Legal Policy Mengenai Parliamentary Threshold Dan Presidential Threshold (Analisis Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008)

Adel Lovita Prabantari, . (2024) Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Open Legal Policy Mengenai Parliamentary Threshold Dan Presidential Threshold (Analisis Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)

Abstract

Pemberlakuan ambang batas pencalonan (threshold) dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, khususnya parliamentary threshold dan presidential threshold, merupakan isu krusial dan menjadi perdebatan selama bertahun-tahun dalam sistem pemilu di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pertimbangan antara kebutuhan stabilitas, efektivitas pemerintahan dan hak asasi manusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan terkait dengan ambang batas ini, dengan analisis yang kompleks dan beragam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dan menolak Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold dilihat dari teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang- undangan (the statute approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach). Data penelitian diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan norma hukum yang terkait dengan putusan MK tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa putusan MK Nomor 116/PUU- XXI/2023 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengandung beberapa problematika yang perlu diperbaiki serta diperlukan kejelasan norma hukum mengenai open legal policy, konsistensi putusan MK, dan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak politik rakyat. Inkonsistensi putusan MK yang telah mengeluarkan putusan yang berbeda terkait parliamentary threshold dan presidential threshold yaitu Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang membatalkan ambang batas parlemen dianggap bertentangan dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang mempertahankan ambang batas presiden hingga saat ini. Pada konteks ini MK belum memberikan interpretasi yang jelas dan konsisten terkait open legal policy dalam konteks ambang batas pencalonan ini sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy, Parliamentary Threshold, Presidential Threshold.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy, Parliamentary Threshold, Presidential Threshold
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	03 Oct 2024 03:54
Last Modified:	03 Oct 2024 03:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14267

Actions (login required)

View Item