Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta Jual Beli Tanah Dibuat di PPATS yang Luas Tanahnya Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria

Kamelia Nawawi, . (2024) Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta Jual Beli Tanah Dibuat di PPATS yang Luas Tanahnya Tidak Sesuai Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text JURNAL HUKUM PERPUSTAKAAN KAMELIA NAWAWI.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Sengketa tanah adalah ketidaksepakatan antara orang, bisnis, atau badan hukum yang tidak memiliki dampak sosial politik yang signifikan. Yang membedakan gagasan sengketa tanah dari gagasan konflik tanah adalah penekanan pada tidak memiliki konsekuensi yang luas. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah perbedaan luas tanah antara bukti akta jual beli dan luas dilapangan. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pengukuran, perubahan batas-batas tanah yang tidak tercatat, atau faktor lainnya. Perbedaan ini dapat menjadi sumber sengketa antara pemilik tanah, dan, jika tidak diselesaikan dengan tepat, sengketa tersebut dapat berlarut-larut di pengadilan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris d engan menggunakan data primer adalah data yang berasal dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data untuk penelitian hukum empiris adalah berasal dari data lapangan, dan juga didukung dengan Data Sekunder yaitu data kepustakaan dari bebagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dll. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pendaftaran tanah pertama kali dapat di lakukan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Sedangkan Peralihan tanah dapat dilakukan melalui jual beli, dari kegiatan tersebut akan menerbitkan Akta Jual Beli, yang kemudian harus didaftarkan Peralihannya ke Kantor BPN untuk dijadikan Sertipikat. Pada saat pengukuran Tanah seringkali terjadi kesalahan luas tanah terutama dalam kasus Ibu Astrianah, Pak Jaenudin dan Kepala Desa Pisangan Jaya yang tercatat didalam Akta Jual Beli dengan Luas yang sebenarnya di lapangan akibat tidak telitinya para pihak dan serta kurangnya Prinsip Kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh para Pejabat yang berwenang, Faktanya banyak dalam Pembuatan Akta Jual beli yang dilakukan di PPATS sering kali mengalami banyak kesalahan, serta kurangnya rasa tanggung jawab, akan tetapi kasus tersebut selesai dengan dilakukannya mediasi antara para pihak dengan kepala desa pisangan jaya yaitu dengan melakukan pengukuran ulang luas tanah dan mengusulkan Renvoi kepada PPATS kecamatan. Kata Kunci: agraria, sengketa tanah; akta jual beli tanah; ppats.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	agraria, sengketa tanah; akta jual beli tanah; ppats
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	02 Oct 2024 04:15
Last Modified:	02 Oct 2024 04:15
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14238

Actions (login required)

View Item