Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Surat Peringatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg)

Satrio Djara Talo, . (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Surat Peringatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (908kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text JURNAL .pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam suatu hubungan kerja tentu ada aturan Perundang-Undangan yang mesti ditaati oleh setiap pihak. Surat Peringatan (SP) menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam suatu hubungan kerja, supaya tidak terjadi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha sebelum memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu. Pemutusan Hubungan Kerja harus memperhatikan berlakunya Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merugikan salah satu pihak. Seperti kasus yang akan penulis jadikan sebagai objek untuk mengetahui dan menganalisa putusan hakim serta dapat merumuskan atau menyusun tanggungjawab perusahaan terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada para pekerja tanpa adanya Surat Peringatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk menganalisa Putusan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja tanpa adanya surat peringatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang di dapat dalam penelitian skripsi ini adalah penggugat harus terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan sebelum melaakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para tergugat tanpa adanya Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu. Selanjutnya hakim dalam keputusan tersebut harus mempertimbangkan dengan baik dan sesuai UU yang berlaku agar perlindungan hukum serta kemanfaatan dapat dirasakan oleh setiap pihak terutama dalam Perkara Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, karena dimana kehilangan pekerjaan tentu membuat para pekerja ini kehilangan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Peringatan, Pekerja, Pengusaha.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Peringatan, Pekerja, Pengusaha
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	02 Oct 2024 03:52
Last Modified:	02 Oct 2024 03:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14233

Actions (login required)

View Item