Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)

Jihan Fitria, . (2024) Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan merupakan isu penting dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang mengatur aspek-aspek kesehatan di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan korban pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Kasus hukum yang terungkap dalam konteks ini menghadirkan kompleksitas yang melibatkan seorang anak sebagai korban pemerkosaan yang kemudian terlibat dalam praktik aborsi ilegal. Pada intinya, fenomena ini menyoroti tantangan signifikan dalam menangani peran ganda korban sebagai tersangka atau terdakwa, memunculkan pertanyaan esensial terkait etika dan keadilan hukum. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh anak sebagai respons terhadap kekerasan seksual membuka cakrawala penuh kompleksitas hukum dan etika, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan dapat merespons dan memperlakukan situasi traumatis semacam itu.Penanganan kasus semacam ini memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya memandang tindakan secara terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan konteks luas yang mempengaruhi pengambilan keputusan anak. Pentingnya pendekatan holistik mencakup evaluasi aspek-aspek psikologis, sosial, dan hak-hak individu yang mendasari keputusan dan tindakan korban. Pemberdayaan korban dengan fokus pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan menjadi esensi, di mana peradilan bukan hanya sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dan memulihkan korban dari trauma yang mereka alami.Dalam Undang-Undang Kesehatan, terdapat klausul-klausul yang melindungi hak anak dan perempuan dalam situasi ini, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus aborsi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan masih merupakan tantangan. Pemahaman dan penerapan Undang-Undang Kesehatan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan perempuan terlindungi dengan baik dalam situasi ini. Kajian ini menganalisis kerangka hukum yang ada, peran serta pemangku kepentingan, dan tantangan dalam melindungi anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan yang menghadapi kehamilan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh untuk meningkatkan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan yang sesuai bagi mereka.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Aborsi; Korban Pemerkosaan; Perlindungan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	santi nurmalasari
Date Deposited:	22 Jul 2024 07:52
Last Modified:	22 Jul 2024 07:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13808

Actions (login required)

View Item