Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Media Majalah Tempo Di Surabaya)

Syamsu Amien, . (2023) Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Media Majalah Tempo Di Surabaya). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)

Abstract

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wartawan kerap mendapatkan perlakukan yang tidak menyenangkan. Saat bertugas di lapangan, insan pers sering dihadapkan pada bentuk intimidasi, kekerasan bahkan penganiayaan. Padahal sudah disebutkan dalam peraturan yang secara khusus mengatur tentang pers, bahwa wartawan dilindungi oleh hukum saat melakukan kerjaannya. Tapi nyatanya belum semua masyarakat terutama aparat penegak hukum mengetahui dan paham, terkait apa saja yang masuk kedalam kategori tindak pidana pers. Dikatakan tindak pidana dalam pers jika seseorang melakukan penghalangan terhadap wartawan yang melakukan peliputan, melakukan penyitaan ataupun pengrusakan terhadap alat kerja insan pers. Hal tersebut sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana peraturan itu bersifat khusus karena adanya asas hukum yang berlaku yaitu lex specialis derogat lex generalis, atau dapat dikatakan bahwa peraturan undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Berlakunya perundang-undangan tersebut sebenarnya untuk menjamin kemerdekaan pers di Indonesia, termasuk diantaranya; kesejahteraan insan pers dan juga menjamin bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan dapat terlindungi oleh undang-undang yang telah mengatur didalamnya. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana langkah perlindungan hukum yang diberikan oleh Media Tempo Surabaya terhadap wartawan yang mengalami tindakan kekerasan dalam melakukan peliputan berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana Media Tempo Surabaya dalam menanggulangi tindakan kekerasan dan penghalangan yang dialami oleh wartawan dalam melakukan peliputan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data wawancara yang didapat dari berbagai sumber diantaranya narasumber terkait kasus ini, peraturan undang-undang, dll. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media Tempo sudah memberikan langkah perlindungan hukum kepada karyawannya saat mendapatkan tindakan kekerasan di lapangan. Namun dari segi kepastian hukum, peran media tempo masih sangat dibutuhkan dan kedepannya diharapkan bisa lebih maksimal agar memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kata Kunci: kekerasan; penganiayaan wartawan; UU Pers; Media Tempo; Nurhadi

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	kekerasan; penganiayaan wartawan; UU Pers; Media Tempo; Nurhadi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 04:01
Last Modified:	25 Jun 2024 04:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13085

Actions (login required)

View Item