Pembatalan Perjanjian Homologasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Putusan Nomor 5/Pdt.Suspembatalanperdamaian/2022/Pn.Niaga.Sby)

Siti Maimanah, . (2023) Pembatalan Perjanjian Homologasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Putusan Nomor 5/Pdt.Suspembatalanperdamaian/2022/Pn.Niaga.Sby). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)

Abstract

Homologasi merupakan pengesahan rencana perdamaian dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga. Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian homologasi apabila debitor terbukti telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian homologasi. Analisis terhadap cukup atau tidak terjaminnya rencana perdamaian sebelum dihomologasikan sangatlah penting guna menentukan keabsahan dari tindakan hukum selanjutnya yaitu pembatalan perjanjian homologasi agar terwujudnya kepastian hukum. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria cukup atau tidak terjaminnya rencana perdamaian pada Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby terhadap Pmebatalan Perjanjian Homologasi pada Putusan Nomor 5/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Sby dan bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Pembatalan Perjanjian Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Sby Jo. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Analisa dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tidak diaturnya time frame atau tempo yang terukur untuk dilaksanakan dalam proposal perdamaian pada Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby menyebabkan proposal perdamaian tersebut tidak cukup terjamin pelaksanaannya sehingga pertimbangan hakim dalam putusan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Pembatalan Homologasi Nomor 05/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Sby yang tidak sesuai hukum karena dengan tidak diaturnya time frame atau tempo yang terukur untuk dilaksanakan dalam perjanjian homologasi pada Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby maka tidak ada dasar untuk debitor dapat dikatakan telah lalai melaksanakan isi perjanjian homologasi. Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengesahan Rencana Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Homologasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengesahan Rencana Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Homologasi.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 04:00
Last Modified:	25 Jun 2024 04:00
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13083

Actions (login required)

View Item