Implementasi Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Cargo Terhadap Konsumen Atas Adanya Kerusakan Yang Menimbulkan Kerugian Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Pt. Gede Langgeng Makmur)

Muhammad Sazali, . (2023) Implementasi Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Cargo Terhadap Konsumen Atas Adanya Kerusakan Yang Menimbulkan Kerugian Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Pt. Gede Langgeng Makmur). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER_0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (795kB)
[img] Text
BAB_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)
[img] Text
BAB_2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Text
BAB_3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (14kB)
[img] Text
BAB_4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB)
[img] Text
BAB_5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (74kB)
[img] Text
JURNAL M. SAZALI 191010200049 (1 KOLOM).pdf
Restricted to Registered users only

Download (163kB)

Abstract

Penelitian ini didasari geografi Indonesia yang kaya akan pulau-pulau dan perairan. Dalam menunjang perekonomian PT. GLM sebagai perusahaan ekspedisi berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana implementasi pertanggungjawaban ekspedisi apabila terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Bagaimana nilai ganti rugi oleh perusahaan ekspedisi terhadap konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Melalui pendekatan yuridis empiris, ditemukan bahwa Pertama, PT. GLM sebagai perantara dan maskapai pelayaran sebagai pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang diangkut agar tetap dalam kondisi baik dan tiba di tujuan dengan selamat. Namun, dalam hal ini masih ada ketimpangan antara PT. GLM dengan maskapai pelayaran yang menyebabkan tidak jelasnya beban tanggungjawab yang harus dipikul kedua pihak. Kedua, apabila terjadi kerusakan, PT. GLM diharuskan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan nilai barang yang rusak atau hilang. Dalam hal nilai ganti rugi, PT. GLM harus membayar jumlah yang mencerminkan nilai pasar barang pada saat pengiriman seharusnya tiba, dengan memperhitungkan pemotongan yang diizinkan berdasarkan undang-undang. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pertanggungjawaban PT. GLM terhadap kerusakan barang yang menimbulkan kerugian konsumen belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, terdapat saran-saran untuk meningkatkan implementasi ini diantaranya memperjelas detail tanggungjawab pada kontrak kerja antara PT. GLM dengan pemilik barang dan pihak pelayaran serta mengubah regulasi klaim ganti rugi yang dialami pemilik barang dengan melihat aspek immaterial. Kata Kunci: pengangkutan barang; perlindungan konsumen; kerusakan barang; pengawasan

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: pengangkutan barang; perlindungan konsumen; kerusakan barang; pengawasan
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Yeni Ratnasari
Date Deposited: 25 Jun 2024 03:58
Last Modified: 25 Jun 2024 03:58
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13076

Actions (login required)

View Item View Item