PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOT ARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PEl'vlERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DOWJl PAYMENT NOL RUPIAH LAHAN MUNJUL PONDOK RANGGON KECAMAT AN CIPA YUNG KOTA JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)"

Gilang Bagus Sadewo, . (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOT ARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PEl'vlERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DOWJl PAYMENT NOL RUPIAH LAHAN MUNJUL PONDOK RANGGON KECAMAT AN CIPA YUNG KOTA JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi)". Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB)

Abstract

Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mempertanggungjawabakan perbuatannya bilamana dikemudian hari terdapat pihak yang dirugikan olehnya, pertanggungjawaban tersebut berupa perdata, administrasi dan bahkan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baik tindak pidana umum maupun khusus bilamana perbuatannya memenuhi unsur delik, dalam kasus tindak pidana korupi program pemerintah provinisi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Down Payment Nol Rupiah, Negara telah mengalami kerugian yang cukup besar sekira Rp. 152.000.000.000,00,- (seratus dua puluh dua miliar rupiah), adapun yang melatar belakangi negara mengalami kerugian yakni tanah yang dijual oleh penjual kepada Badan Usaha Milik Daerah belum menjadi pemilik sah atau masih menjadi pemilik semula, Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn. dalam hal ini tidak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris dengan mengunakan data lapangan bersumber dari wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen. Analisa data yang dilakukan dengan cara teknik deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan jika perbuatan Notaris Yurisca Lady Enggrani, S.H., M.Kn. menurut ahli Kenotariatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan telah memenuhi unsur delik pidana korupsi, namun alasan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik tidak menetapkan dirinya sebagai tersangka karena tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti serta tidak semudah itu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kata Kunci: Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:56
Last Modified:	25 Jun 2024 03:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13013

Actions (login required)

View Item