Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Edhy Prabowo Pada Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster (Analisis Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022)

Erinda Sundari Saputri, . (2023) Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Edhy Prabowo Pada Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster (Analisis Putusan Nomor 942 K/Pid.Sus/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
BARU Cover_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (492kB)
[img] Text
Bab I_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (238kB)
[img] Text
Bab II_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (217kB)
[img] Text
Bab III_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (75kB)
[img] Text
Bab IV_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (190kB)
[img] Text
Bab V_SKRIPSI_ERINDA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11kB)
[img] Text
Baru_Jurnal_Erinda Sundari Saputri_191010200773_Fakultas Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (422kB)

Abstract

Pada penelitian ini membahas mengenai kewenangan hakim dalam mengimplementasikan kemandirian kekuasaan kehakiman yang independen sesuai dengan subjektifitas keyakinannya, namun acap kali hal tersebut menimbulkan disparitas putusan, sehingga perlu ditelaah secara mendalam kebanaran disparitas yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Edhy Prabowo pada perkara nomor 942/Pid.Sus/2022 yang menimbulkan disparitas putusan?, b) Bagaimana implikasi hukum terhadap penjatuhan hukuman pidana yang menimbulkan disparitas putusan dalam perkara nomor 942 K/Pid.Sus/2022?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif (doktrinal) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (stature approach), data kepustakaan lain dari berbagai literatur buku, jurnal, dll. Analisa data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengandung kekeliruan dengan memangkas vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini disimpulkan dari semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi berikut dengan keterangan saksi bahwa justru banyak alasan-alasan untuk memberatkan vonis terdakwa, sebab kesalahan yang dilakukan telah merugikan negara dan merusak citra pejabat pemerintahan. Alasan-alasan yang meringankan terdakwa sangatlah tidak mendasar dan terkesan memaksakan pembenaran, sebab hakim tidak mengacu pada pengaturan hukum secara jeli, sehingga tidak mengindahkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Adanya disparitas putusan hakim dalam perkara nomor 942 K/Pid.Sus/2022 sangat nyata terlihat tidak mengindahkan objektifitas, sehingga memicu gejolak besar di masyarakat dan mencederai penegakan tujuan hukum. Karena pada hakikatnya, yang menjadi pedoman penyelesaian perkara secara formil mengacu pada Undang-Undang, maka tidak semestinya hakim memberikan pembenaran yang tidak dapat dirasionalisasikan hanya untuk meringankan vonis tedakwa. Kata Kunci: Disparitas; Hukuman Pidana; Korupsi.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Disparitas; Hukuman Pidana; Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Yeni Ratnasari
Date Deposited: 25 Jun 2024 03:56
Last Modified: 25 Jun 2024 03:56
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13012

Actions (login required)

View Item View Item