Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2608 K/Pid.Sus/2018)

Carles Oktaberianus Fahasambua Hia, . (2023) Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Pasal 82 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2608 K/Pid.Sus/2018). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB)
	Text JURNAL CARLES OKTABERIANUS FAHASAMBUA HIA.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)

Abstract

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan bunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Tujuan hukum salah satunya adalah untuk keadilan, oleh sebab itu semua orang sama dihadapan hukum. Ketika keadilan itu tidak bisa tercapai maka hukum itu sudah gagal dalam menegakkan tujuan hukum khususnya kepada korban anak. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apakah Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak Nomor : 2608 K/Pid.Sus/2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari bebagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan dan menciderai kepastian hukum serta memberikan rasa ketidakadilan kepada korban anak sehingga teori keadilan dari Gustav Radbruch tidak tercapai. Seharusnya Hakim Agung memutuskan Pidana Penjara kepada Terdakwa itu jika hukuman pokok 5 tahun maka ditambah sepertinganya 2 tahun menjadi 7 tahun penjara, seperti tuntutan Penuntut Umum 13 tahun penjara. Oleh karena itu ketelitan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sangat diperlukan untuk bisa menengakkan hukum sesuai dengan kodrat hukum itu yang sebenarnya. Seharusnya putusan di tingkat kasasi ini harus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Korban Anak sehingga meskipun anak sudah dilecehkan dan kemungkinan akan terpengaruh kepada mental dan psikologi anak tetapi setidaknya korban anak mendapatkan keadilan yang seadil- adilnya. Malah sebaliknya putusan kasasi ini memberikan keuntungan bagi terdakwa, dimana vonis yang diberikan hakim lebih singkat daripada ancaman dalam pasal yang didakwakan. Kata Kunci : Keadilan, Pencabulan, Anak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Keadilan, Pencabulan, Anak.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:51
Last Modified:	25 Jun 2024 03:51
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12924

Actions (login required)

View Item