Kedudukan Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Menjadi Bagian Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Kepastian Hukum (Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Andini Putri Fadilla, . (2023) Kedudukan Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Menjadi Bagian Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Kepastian Hukum (Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text .Cover.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text BAB I - Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB)
	Text BAB II - Tinjauan Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text BAB III - Metode Penelitian.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text BAB IV - Pembahasan.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text BAB V - Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text Andini Putri Fadilla_191010200823_Jurnal Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana mekanisme pengawasan norma hukum dalam menguji konstitusionalitas suatu TAP MPR, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif. Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki implikasi cukup besar jika di kaitkan dengan wujud kepastian hukum dan konsistensi negara hukum. Sebagai implementasi dari tatanan sistem negara sebuah peraturan peraturan perundang-undangan perlu memiliki kepastian yang dapat menjadi keadilan, dan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. beberapa point dari termuatnya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan konsekuensi hukum seperti tidak kesesuaian antara prinsip beschikking dan Regeling dalam penerapannya. Sehingga hal tersebut memisahkan secara konsekuen antara produk hukum yang bersifat regeling dan produk hukum yang bersifat beschikking. Adapun permasalahan dalam skripsi ini, 1). Bagaimana penerapan kepastian hukum terkait konsep Beschikking dan Regeling dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2). Bagaimana koherensi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap konsistensi Negara Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dll. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keberadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara esensi hanya melengkapi norma UUD NRI 1945 yang sudah termuat didalamnya, dalam keadaan zaman saat ini yang suda melewati banyak fase perjuangan, dilihat sangat tidak relevan untuk ditempatkan dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan saat ini. Kata Kunci: TAP MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Bechikking dan Regeling.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	TAP MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Bechikking dan Regeling.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:49
Last Modified:	25 Jun 2024 03:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12903

Actions (login required)

View Item