Konstitusionalisme Aturan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Terhadap Hak Kebebasan Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia (Analisis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat)

Agus Haryadi, . (2023) Konstitusionalisme Aturan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Terhadap Hak Kebebasan Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia (Analisis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB)
	Text Agus Haryadi-Jurnal Pena Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)

Abstract

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam penelitian penulis khususnya mengkaji secara normatif Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Permasalahannya adalah bagaimana kepastian hukum kedudukan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana kedudukan Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 terhadap hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan. Menjawab pertanyaan penelitian tersebut dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, Irwansyah menjelaskan bahwa Penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Kedudukan peraturan bersama menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaturan yang jelas sehingga tidak mengandung kepastian hukum. Peraturan bersama menteri tidak memiliki pengaturan baik secara materiil dan formil sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap eksistensi jenis peraturan menteri tersebut. Berlakunya Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 telah mereduksi hek kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia. Kata Kunci: Konstitusionalisme, Hak Kebebasan beragama, Rumah Ibadah

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Konstitusionalisme, Hak Kebebasan beragama, Rumah Ibadah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:48
Last Modified:	25 Jun 2024 03:48
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12871

Actions (login required)

View Item