Restorative Justice Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Perdata Pasal 1372 – 1380 KUHPer (Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.,)

Muhammad Luthfi Ananda, . (2023) Restorative Justice Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Perdata Pasal 1372 – 1380 KUHPer (Analisis Putusan Nomor 673/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.,). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (841kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan bagian dari suatu bentuk penghinaan, dimana penghinaan tersendiri berasal dari kata menghina dengan kata lain merupakan suatu proses penyerangan nama baik seseorang. Dimana pada zaman sekarang ini banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat seperti pencemaran nama baik sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam KUHP merupakan adanya suatu tindakan atas pencemaran nama baik yang ada dalam pasal 310 – 321 KUHP dimana pencemaran nama baik ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan , yang berisi memfitnah seseorang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, dan aturan lainya yang mengatur tindakan pencemaran nama baik, hal ini terdapat dalam daftar undang – undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, undang – undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di mana pencemaran nama baik ditemukan dalam KUHP, dalam pasal 1372 – 1380 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUH Perdata ada hukumnya jika salah satu pihak merasa difitnah atau menyebarkan informasi yang tidak benar. benar berdasarkan fakta dan merasa dirugikan atas perbuatannya. mengatakan, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Dengan adanya proses pencemaran nama baik yang terdapat dalam hukum perdata berdasarkan adanya suatu kendala yang ditemukan pada proses pencemaran nama baik dalam hukum perdata sehingga jarang ada yang menggugat pencemaran nama baik secara perdata?. Mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti berupa hasil yuridis empiris, pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat ini dilakukan di dua lembaga yaitu Lembaga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga Kantor Hukum Redho Yunus & Patner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kendala yang ditemukan dalam adanya proses pencemaran nama baik dalam hukum perdata seperti adanya saksi berupa pemenuhan kewajiban untuk memenuhi kewajibannya, serta meminta ganti rugi dalam pencemaran nama baik harus melalui jalur hukum. pengadilan dan masyarakat merasa bahwa penyelesaiannya dilakukan di pengadilan perdata, sanksi yang dirasa tidak begitu berat, penyelesaian masalah tersebut juga membutuhkan waktu yang cukup lama berdasarkan kesesuaian yang peneliti teliti. Kata kunci: pencemaran nama baik; ganti kerugian; alur persidangan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pencemaran nama baik; ganti kerugian; alur persidangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	03 Jun 2024 07:25
Last Modified:	03 Jun 2024 07:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12753

Actions (login required)

View Item