I Nengah Hendrawan, . (2023) Turut Serta Dalam Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Seorang Anak Dengan Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) JO Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Analisis Putusan Nomor : 252 K/PID/2017). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
Cover.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB) |
|
|
Text
BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
|
Text
BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) |
|
|
Text
BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB) |
|
|
Text
BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
|
Text
BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
|
|
Text
Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
Abstract
Untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya tidak lama setelah dilahirkan biasanya dilakukan sebab ada rasa malu telah melahirkan anak diluar suatu perkawinan yang sah. Faktor psikis menjadi penyebab utama seorang ibu berani menghilangkan nyawa anaknya yang baru dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 252 K/PID/2017, terdakwa dimintakan untuk menggugurkan kandungan Sdr. Nur Halimah dengan cara dipijat, terdakwa tidak memiliki keahlian medis untuk membantu proses persalinan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan hukum materil terhadap pelaku aborsi atau pembantu aborsi telah sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya seorang anak dengan melakukan aborsi dalam Putusan Nomor 252 K/PID/2017. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penerapan hukum materil yang dikenakan kepada terdakwa yakni Pasal 359 KUHP dapat dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jika ditinjau dari perbuatan terdakwa yang melaksanakan perintah dari Sdr. Abd Hamid untuk melakukan tindakan aborsi, yang dimana aborsi tersebut tidak termasuk kedalam pengeculian dilakukannya aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka terdakwa juga bisa dikenakan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Namun, dikarenakan Sdr. Nur Halimah selaku ibu bayi divonis dengan Pasal 342 maka terdakwa lebih besar kemungkinan bisa dikenakan Pasal 343 KUHP, akan tetapi jika berlandaskan pada asas lex specialis derogat legi generalis yang dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga penerapan pasal dalam tindakan aborsi ilegal ini harus menggunakan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sehingga untuk penerapan hukum materil terhadap terdakwa dalam kasus ini belum sesuai dengan undang- udang yang berlaku dan untuk pertimbangan hakim dalam Putusan tidak menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis, dimana untuk tindakan aborsi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa kurang tepat jika hakim memutus dengan menggunakan Pasal 359 KUHP.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Aborsi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Enas Nasrulloh |
| Date Deposited: | 11 Nov 2023 03:21 |
| Last Modified: | 11 Nov 2023 03:21 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/11729 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
