Tinjauan Yuridis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Melalui Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Berdasarkan Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.Sus/2020)

Ade Dwikasyah, . (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Melalui Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Berdasarkan Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.Sus/2020). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER DLL.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)

Abstract

Tindak pidana penimbunan bahan bakar serta penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar bersubdisi masih terus terjadi setiap tahunnya dan menyebabkan berbagai kerugian besar bagi negara. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar dan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar serta bagaimana penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada putusan Mahkamah Agung nomor 100k/pid.sus/2020. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab terjadinya penimbunan bahan bakar serta penyalahgunaan pengangkutan niaga adalah faktor ekonomi keadaan ekonomi masyarakat yang sulit membuat beberapa oknum dengan berani bertindak melawan hukum untuk meraih keuntungan, lalu faktor dari minimnya pengawasan pemerintah dan pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait izin usaha penyimpanan adalah bukti bahwa pemerintah dan kementerian terkait kurang optimal menjalankan sosialisasi. Dan penerapan sanksi pada putusan nomor 100k/pid.sus/2020 didasari karena tuntutan pekerjaan dikarenakan profesi dari terdakwa yaitu sopir mengangkut pupuk yang sering melewati jalan yang sulit untuk mencari SPBU atau penjual solar. Namun tidak mengurangi fakta bahwa terdakwa tetap melanggar hukum dengan membeli bahan bakar bersubsidi dengan kapasitas besar, sehingga Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tersebut tanpa mengurangi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sebagai upaya penegakan hukum. Kata kunci: Penimbunan; Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga; Bahan Bakar Bersubsidi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Rizky Andika
Date Deposited:	19 Sep 2023 10:17
Last Modified:	19 Sep 2023 10:17
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/11445

Actions (login required)

View Item