Peran Dan Implikasi Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Dki Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Maladministrasi Menurut Undang - Undang Ri No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Penertiban Dan Penataan Infrastruktur Utilitas Penyelenggara Telekomunikasi Di Jalan Cikini Raya Dki Jakarta)

ABDUL AZIS, . (2022) Peran Dan Implikasi Hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Dki Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Maladministrasi Menurut Undang - Undang Ri No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus Penertiban Dan Penataan Infrastruktur Utilitas Penyelenggara Telekomunikasi Di Jalan Cikini Raya Dki Jakarta). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER_0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (818kB)
[img] Text
BAB_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (282kB)
[img] Text
BAB_2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text
BAB_3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[img] Text
BAB_4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (79kB)
[img] Text
BAB_5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (37kB)
[img] Text
JURNAL ABDUL AZIS 161010250064.pdf
Restricted to Registered users only

Download (259kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implikasi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian berkaitan dengan peran Ombudsman dalam upaya pencegahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Salah satu yang peneliti temukan adalah kasus penertiban dan penataan infrastruktur utilitas penyelenggara telekomiunikasi di Jalan Cikini Raya DKI Jakarta. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian untuk metode pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Untuk memperkuat argumentasi, peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait, seperti Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta dan Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan implikasi dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta sangat efektif untuk mengurangi adanya tindakan maladminstrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kemudian pada tahap implementasi dari rekomendasi pun dijalankan dengan sangat baik oleh pihak Terlapor. Sementara itu, berkaitan dengan kasus penertiban dan penataan infrastruktur utilitas di Jalan Cikini Raya, apabila diterbitkan rekomendasi oleh Ombudsman akan berimplikasi pada perbaikan kualitas pelaksanaan program perbaikan trotoar di Provinsi DKI Jakarta di masa depan. Sehingga akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Jejen Juanda
Date Deposited: 08 Aug 2023 09:05
Last Modified: 08 Aug 2023 09:05
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/11248

Actions (login required)

View Item View Item