Ambivalensi Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Dan Hak Asasi Manusia

ANASTASYA ANGELA, . (2022) Ambivalensi Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Dan Hak Asasi Manusia. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)

Abstract

Salah satu tindakan yang akan digunakan untuk pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, yaitu kebiri kimia menimbulkan banyak perdebatan di dalamnya. Kebiri kimia bertujuan untuk menerapkan bentuk pencegahan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak, dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak. Tetapi kebiri kimia ini dinilai bertentangan dengan Konsep Hukum Pidana maupun Hak Asasi Manusia dan terkesan sebagai sebuah pembalasan bukan sebagai perbaikan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kebiri kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. Dan bagaimana penerapan kebiri kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak ditinjau dari Hak Asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ide sanksi tindakan dalam konsep Double Track System, kebiri dalam Peraturan tersebut lebih menekankan pada aspek pembalasan, efek jera dan perlindungan masyarakat, sedangkan tindakan dalam konsep Double Track System selain menekankan pada aspek perlindungan kepada masyarakat juga menekankan aspek perbaikan kepada pelaku. Kebiri kimia di Indonesia tidak didasari atas kesukarelaan pelaku, hal ini melanggar Pasal 7 ICCPR, selain itu, jika melihat efek samping yang ditimbulkan dari kebiri kimia berdasarkan data-data di Negara yang telah menerapkannya seperti timbulnya hot flashes, ginekomastia, osteoporosis, depresi, dan efek samping lainnya maka tindakan kebiri kimia ini dapat menjadi sebuah penyiksaan kepada pelaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	08 Aug 2023 08:11
Last Modified:	08 Aug 2023 08:11
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/11236

Actions (login required)

View Item