Problematika Pengaturan Standar Harga Satuan Regional (Shsr) Melalui Peraturan Presiden Terhadap Prinsip Desentralisasi Dalam Sistem Otonomi Daerah (Analisis Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional)

SYAFI’I AL MA’RUF, . (2022) Problematika Pengaturan Standar Harga Satuan Regional (Shsr) Melalui Peraturan Presiden Terhadap Prinsip Desentralisasi Dalam Sistem Otonomi Daerah (Analisis Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text judul.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB)
	Text bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text 01_Jurnal_Syafi'i Al Ma'ruf_181010200829.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB)

Abstract

UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Dalam negara kesatuan, Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan segala bentuk kebijakan negara. Berdasarkan tatanan pemerintahanya negara republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari Pusat ke Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tersebut mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Namun demikian adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 menimbulkan polemik dan ketidakpastian di kalangan Pemerintahan Daerah, karena seolah-olah Peraturan Presiden ini mengekang kemandirian dan kebebasan daerah untuk mengelola anggaran daerah secara mandiri. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana problematiak hukum atas penetapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap prinsip desentralisasi dalam sistem otonomi daerah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum atau kaedah hukum yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Ditinjau berdasarkan konsep negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dan sistem otonomi daerah, tampak jelas bahwa pengaturan SHSR melalui Peraturan Presiden bertentangan dengan sistem otonomi daerah yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya berdasarkan prakarsa masyarakatnya. Lahirnya Perpres tersebut juga sangat berpotensi mengekang kebebasan daerah dalam mengelola dan mengurus daerahnya sendiri.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	07 Aug 2023 09:32
Last Modified:	07 Aug 2023 09:32
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/11235

Actions (login required)

View Item