Implementasi Pengaturan Pernikahan Antar Pegawai PT PLN (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya)

Yuzon Sutrirubiyanto Nova, . (2022) Implementasi Pengaturan Pernikahan Antar Pegawai PT PLN (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)

Abstract

Perkawinan yang sejatinya merupakan hak asasi yang siapapun tidak boleh mengganggu gugat bahkan termasuk oleh pihak keluarga, oleh pihak masyarakat termasuk negara. Namun, aturan yang berjalan di PT PLN (Persero) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) bahwa “Dalam hal terjadi perkawinan antar pegawai di PT PLN (Persero), maka salah satu diantara pegawai tersebut diberhentikan sebagai pegawai PT PLN (Persero). Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan psikologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan dan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT PLN (Persero) telah melaksanakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1538.P/DIR/2018, yang didalamnya membuka peluang bagi pegawai PLN untuk melakukan perkawinan sesama pegawai PLN dengan diberikan syarat wajib melaporkan perkawinannya kepada divisi/bidang yang menangani SDM, dengan menyerahkan salinan akta perkawinan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya perkawinan, kemudian pegawai setelah melakukan perkawinan tidak diperkenankan untuk memegang posisi jabatan pada Unit Induk/Divisi yang sama, maka dari itu salah satu dari suami atau istri harus menjalani mutasi. Namun, masih adanya hambatan dalam pelaksanaan aturan tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya aturan pada Peraturan Direksi PLN yang dilanggar oleh pelaksana regulasi dilingkungan PT PLN (Persero) itu sednri, sehingga dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) belum sepenuhnya menjalankan sistem hukum internalnya dengan sempurna. Kata Kunci: Pernikahan, Hak Asasi, Pegawai PLN

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Enas Nasrulloh
Date Deposited:	12 May 2023 02:14
Last Modified:	12 May 2023 02:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/10859

Actions (login required)

View Item