Kepastian Hukum Pengesahan Permohonan Status Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL)

Farta Daniswara, . (2024) Kepastian Hukum Pengesahan Permohonan Status Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)

Abstract

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena dikehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur dengan jelas mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Hal ini telah terjadi pada penetapan pengadilan nomor 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL yang dimana pemohon melakukan permohonan agar perkawinan beda agamanya dinyatakan sah dan dapat dicatatkan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum pengesahan permohonan status perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagaimana ratio decidendi atas permohonan status perkawinan beda agama menurut penetapan nomor 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari bebagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara yuridis normatif bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sering dijadikan sebagai alasan sahnya perkawinan beda agama sehingga pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan pasal 35 a ayat 1 menjadi menjadi pintu gerbang sahnya perkawinan beda agama karena pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, hal ini menjadi alasan hakim mengabulkan sebagian atas penetapan nomor 508/Pdt.P/2022/PNJKT.SEL, sehingga dengan adanya penetapan tersebut maka akta perkawinan dapat dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil sehingga perkawinan beda agama tersebut sah karena telah diregistrasi dan mendapatkan akta perkawinan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda agama.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda agama
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	03 Oct 2024 04:02
Last Modified:	03 Oct 2024 04:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14268

Actions (login required)

View Item