Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hubungannya Dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Dayu Aqraminas, . (2022) Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hubungannya Dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)

Abstract

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual hadir sebagai bentuk wadah menimalisir dampak kekerasan seksual secara komprehensif. Namun dalam tahap implementasinya masih terjadi kontradiktif, sehingga dampaknya belum diberikan ketetapan yang pasti untuk dijadikan rujukan utama dalam kekerasan seksual. Secara substansi, regulasi ini menghendaki perlindungan korban seksual itu diatur secara baik. Penelitian ini kemudian menjawab bentuk tawaran perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam RUU PKS yang ditinjau melalui konvensi penghapusan diskriminasi perempuan (CEDAW). Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan asas hukum yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan korban dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki mekanisme komprehensif. Di dalamnya tidak hanya memuat hak korban, tetapi juga hak korban dan saksi. Adapun format perlindungan RUU PKS sudah sesuai dengan studi viktimologi yang mementingkan korban dari aspek hak-haknya dan kewajibannya. Begitu juga perspektif CEDAW, perlindungan korban kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah sejalan dengan prinsip dan indikator dalam suksenya konveksi CEDAW. Kesamaan yang dimaksud adalah keadilan dan hadirnya negara untuk menyelesaikan dskriminasi terhadap perempuan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Enas Nasrulloh
Date Deposited:	29 Jun 2022 09:55
Last Modified:	01 Jul 2022 07:07
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/9999

Actions (login required)

View Item