Perlindungan Hukum Terhadap Aset Daerah Berupa Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Yang Belum Terdaftar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Study Kasus Di Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan)

TEDDY KUSTARA, . (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Aset Daerah Berupa Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Yang Belum Terdaftar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Study Kasus Di Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB)

Abstract

TEDDY KUSTARA, NIM 2015020234 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DAERAH BERUPA HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. (DI KELURAHAN CIREUNDEU KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN) Kewajiban pemerintah untuk menyertipikatkan tanah aset daerah tercantum dalam rumusan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Daerah harus di sertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan pentingnya mensertipikatkan tanah aset daerah milik implikasi yuridis terhadap kedudukan tanah tersebut sebagai aset daerah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hokum sebagai normadan yuridis empiris sebagai upaya dan mencarai dan menemukan data lapangan yang akan dijadikan bahan pendukung data sekunder. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari tempat penelitian dan data sekunder merupakan pendapat dan sebagainya yang bersumber pada kepustakaan, literatur dan dokumen yang mendukung data primer. Untuk metode Analisa data menggunakan metode analisis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa akibat hukum terhadap aset daerah yang belum terdaftar mengakibatkan banyaknya terjadi gugatan atau tuntutan dari pihak lain terhadap aset tersebut khususnya tanah, perlindungan hukum terhadap aset daerah berupa hak atas tanah pemerintah harus sesegera mungkin mendaftarkan aset daerah agar meberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum terhadap aset daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.Untuk meminimalisir sengketa yang diakibatkan oleh gugatan atau tuntutan dari pihak lain pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus sesegera mungkian mendaftarkan aset-aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat kepada kantor Badan Pertanahan Nasional. Menyimpan dan memelihara dengan baik dokumen�dokumen aset tanah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dimaksudkan supaya apabial terjadi sengketa atau gugatan dari pihak ketiga dapat menunjukan dokumen-dokumen kepemilikannya. Penerapan hukum terhadap aset daerah yang tanahknya belum terdaftar belum terlaksana karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum melaksanakn pendaftaran tanah aset-aset daerah yang diamankan oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sehingga kepastian hukum aset daerah tidak terlaksanakan dengan banyaknya gugatan atau tuntutan dari pihak lain.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	26 Apr 2022 07:27
Last Modified:	26 Apr 2022 07:27
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/9629

Actions (login required)

View Item