Kepastian Dan Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Analisa Putusan Nomor 0724/Pdt.G/2018/Pa.Tng)

Riska Mizalfi, . (2019) Kepastian Dan Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat (Analisa Putusan Nomor 0724/Pdt.G/2018/Pa.Tng). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di satu sisi Peraturan PerundangUndangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satusatunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundangundangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Dengan adanya itsbat nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami status atau kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan poligami menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus itsbat nikah dalam putusan Nomor 0724/Pdt.G/2018/PA.Tng. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kata Kunci : Itsbat Nikah, Poligami

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Andika Rizky Nugraha
Date Deposited:	28 May 2019 03:56
Last Modified:	28 May 2019 04:10
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/7286

Actions (login required)

View Item