Konsekuensi Hukum Atas Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan)

Sabam Maringan Halomoan Sihotang, . (2019) Konsekuensi Hukum Atas Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB)
	Text BAB-I.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB-II.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB-III.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text BAB-V.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)

Abstract

Harapan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), sangatlah tinggi. Kinerja birokrasi diharapkan mampu menjadi solusi persoalan bangsa seperti kemiskinan, ketidak adilan dan kesenjangan sosial yang semakin dalam, mampu menjadi agen transformasi bangsa menuju Indonesia yang adil, sejahtera, demokratis dan dihormati di kancah pergaulan internasional, peduli terhadap kepentingan warga, profesional, amanah, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang unggul dan pembaharu dengan memanfaatkan teknologi informasi demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja. Namun realita yang terjadi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang diharapkan dapat menunjang kinerja ASN, dapat juga melahirkan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang mengandung konsekuensi hukum terhadap pelaku. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk konsekuensi hukum terkait surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia melalui media sosial yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan proses penegakan hukum administrasi negara atas kasus tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk mengetahui konsekwensi hukum pidana, perdata serta hukum adminitrasi negara dan bagaimana proses penegakan hukum administrasi negara terkait kasus. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang–undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi, dengan memilih lokasi penelitian pada Kantor Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Analisis data dilakukan terhadap data primer yang berasal langsung dari objek penelitian (data tangan pertama) serta data sekunder (buku, peraturan per undang-undangan, literatur, kajian dll). Kesimpulan yang didapat adalah konsekuensi hukum yang timbul dan proses penegakan hukum administrasi negara terkait surat terbuka yang ditunjukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui media sosial yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kata Kunci: Media Sosial, Sanksi, Kode Etik dan Disiplin, Prosedur.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Andika Rizky Nugraha
Date Deposited:	25 May 2019 02:31
Last Modified:	25 May 2019 02:31
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/7186

Actions (login required)

View Item