Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama (Pengeroyokan) Di Tinjau Dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp (Analisa Putusan Nomor: 2487/Pid.B/2014/Pn.Tng)

Ahmat Ibrahim, . (2016) Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama (Pengeroyokan) Di Tinjau Dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp (Analisa Putusan Nomor: 2487/Pid.B/2014/Pn.Tng). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)

Abstract

AHMAT IBRAHIM, 2012020537, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG, TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA (PENGEROYOKAN) DI TINJAU DARI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP (Analisa Putusan Nomor: 2487/ PID.B/2014/PN.TNG). Masalah tindak pidana pengeroyokan selalu banyak dibicarakan diberbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dan bukanlah merupakan permasalahan yang hanya timbul dikalangan masyarakat dewasa itu tersebut, bahkan anak-anak yang baru menginjak dewasa pun bisa terlibat didalamnya. Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi masyarakat dapat terwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Tujuan hukum pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia, hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial masyarakat, namun hukum bukan bangunan sosial yang statis melainkan ia dapat berubah, dan peruban ini terjadi karena fungsinya untuk melindungi masyarakat dar tingkah laku kejahatan, perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakt, salah satu pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan adanya sanksi yang berupa pidana. Dalam putusan yang terkait dalam skripsi ini saya melihat Hakim telah beracara sesuai dengan keyakinannya yaitu sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 182 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang salah satunya Hakim mampu mendengar keterangan dari seorang Terdakwa. Sebab seorang Terdakwa pun harus mempunyai hak-haknya yang berupa rasa aman, nyaman dan mendapatkan rasa keadilan. Sebab ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu untuk mengedepankan asas “Presumption Of Innocence” (praduga tak bersalah), maka aparat hukum tersebut telah melanggar “Roh” hukum pidana tersebut. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan maka hukum menempati posisi yang sangat penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini yang sebagaimana sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif serta, yakni penelitian terhadap aturan hukum tentang kekerasan (pengeroyokan) dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku. Serta pendekatan sosiologis, yakni bagaiman hukum/aturan hukum dalam pelaksanaannya dengan menghadirkan aspek-aspek atau unsur-unsur diluar hukum sebagai variable yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum itu tersebut. Serta metode yang dilakukan guna memperoleh data primer, untuk mengetahui dari segi praktisnya dari data yang bersifat teoritis, dengan melukan pendekatan empiris normatif. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Tangerang agar bertujuan untuk lebih mengerti atau memahami masalah yang ditelitinya.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rizdwan Gunawan
Date Deposited:	13 Oct 2018 01:21
Last Modified:	13 Oct 2018 01:21
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5865

Actions (login required)

View Item