Pengawasan Tindak Pidana Kekerasan Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Pasal 54 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Kardiman, . (2017) Pengawasan Tindak Pidana Kekerasan Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Pasal 54 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.doc Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text BAB I.doc Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text BAB II.doc Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text BAB III.doc Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text BAB IV.doc Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB V.doc Restricted to Registered users only Download (62kB)

Abstract

Kardiman. Nim. 2015740029 Pengawasan Tindak Pidana Kekerasan Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Pasal 54 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. ABSTRAK Permasalahan pendidikan dewasa ini demikian kompleksnya, mulai dari masalah pada minimnya dana-dana pendidikan, hingga pada berbagai bentuk penyimpangan yang yang secara yuridis merupakan tindak pidana. Tindak pidana di bidang pendidikan secara sederhana berarti tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan. Adanya tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia bebas cela, seperti anggapan masyarakat selama ini. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindakpidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, adakalanya melakukan tindakantindakan yang secara yuridis formil melanggar hukum dan merugikan anak didiknya, misalnya tindakan penghukuman antara lain memukul, mengurung ataupun skorsing, dalam rangka penegakan kedisipilinan dan demi tujuan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (literate studi), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif – analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan dapat diidentifikasi 11 klasifikasi tindak pidana secara umum, dan 5 (lima) klasifikasi tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan hukum perbuatan yang dititikberatkan pada “tuchtrecht” sebagai alasan pembenar. Pilar kedua, pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau modifikasi, dengan penerapan ide double track system, meliputi sanksi tindakan dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya-upaya meringankan dan memperberat sanksi pidana demi alasan-alasan tertentu yang rasional. Kata Kunci: Pengawasan Tindak Pidana, di Lembaga Pendidikan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	26 Sep 2018 06:21
Last Modified:	26 Sep 2018 06:21
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5421

Actions (login required)

View Item