Risky Waldo, . (2016) Efektifitasperan lembaga praperadilan dalam upaya permohonan praperadilan sebagaiupaya hukum terhadap penetapan status hukum tersangkasesuai ketentuanpasal 77 uu no. 8 tahun 1981 tentang kuhap (analisis putusan no.09/pid.pra/2015/pn.jak.bar). Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.docx Restricted to Registered users only Download (970kB) |
|
|
Text
BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (77kB) |
|
|
Text
BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (38kB) |
|
|
Text
BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (138kB) |
|
|
Text
BAB III.docx Download (138kB) |
|
|
Text
BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (50kB) |
|
|
Text
BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (24kB) |
|
|
Text
JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (36kB) |
Abstract
Risky Waldo, NIM: 2014740030.EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM UPAYA PERMOHONAN PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN STATUS HUKUM TERSANGKA SESUAI KETENTUAN PASAL 77 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP (Analisis Putusan No.09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar) Penelitianini bertujuanuntukmengetahui Apakah dasar kewenangan pengadilanmemeriksadanmemutusgugatan praperadilan tentang tidaksah nya penetapan tersangka danapakahmungkinpengajuanupayahukumatas penetapan setatus humum tersangka sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP memiliki kekuatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia terutama dalam kasus Nomor 09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar). Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahstudipustaka (library research), yaitumenelaahberbagaibukukepustakaan, Koran, dankaryailmiah yang adahubungannyadenganobjekpenelitian. Data yang diperolehkemudiandiolahdandianalisisberdasarkanrumusanmasalahyang telahditerapkansehinggadiharapkandapatdiperolehgambaranyang jelasdankongkritterhadapobjek yang dibahassecarakualitatifdanselanjutnyadisajikansecaradeskriptifyaitumenjelaskan, menguraikan, danmenggambarkansesuaidenganpermasalahan yang eratkaitannyadenganpenelitianini.Berdasarkanpembahasandanfaktamaka dapat ditarik kesimpulan (1) bahwa pengadilan berwenang memeriksa dan memutus gugatan praperadilantentangtidaksahnyapenetapan tersangka berdasarkan putusanMahkamahKonstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP (2) KUHAP tidak memberikan hak untuk pengajuan upaya hukumatasputusan praperadilan yang keliru / diluarbatas kewenangan. Namun tidak diberikannyahakupayahukumuntukmengoreksi putusanpraperadilan, tidak menutup kemungkinan penyidik dapat kembali melakukan tindakan yang telahdiputus oleh hakim praperadilan, dengan memperhatikan prosedurdanketentuanhukum yang berlaku serta memperhatikan alasan subjektifdanobjektif.Putusanpraperadilan tentangtidaksahnya penetapantersangkaadalahbersifat finaldan memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga wajibdilaksanakan. Kata Kunci: EfektivitasPermohonan, Praperadilan, Penetepan Status HukumTersangka
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Depositing User: | Abdurahman Saleh |
| Date Deposited: | 22 Sep 2018 02:45 |
| Last Modified: | 22 Sep 2018 02:45 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5251 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
