Peranan Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Untuk Memenuhi Azas Kepastian Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.)

Rizqa Ayunda, . (2016) Peranan Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Untuk Memenuhi Azas Kepastian Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (43kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (91kB)

Abstract

RIZQA AYUNDA,NIM. 2012020285, PERANAN BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK MEMENUHI AZAS KEPASTIAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan Sertifikat Tanah yang memenuhi Azas Kepastian Hukum, untuk mengetahui dan mencari jawaban yang tepat terhadap hambatan yang di hadapi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan Sertifikat Tanah yang Memenuhi Azas Kepastian hukum.Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian melalui studi kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian melalui studi lapangan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan premier. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari badan terkait. Data premier adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data premier dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai macam ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan tulisnya. Selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan yang teliti. Hasil penelitian dan pembahasan untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan sertifikat tanah untuk memenuhi azas kepastian hukum yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 2006, faktor apa saja yang menyebabkan sengketa tanah sehingga BPN (Badan Pertanahan Nasional) ikut serta dalam penyelesaian konflik sengketa tanah. Kesimpulan penulisan dalam skripsi ini adalah penyebab terjadinya konflik sengketa tanah dikarenakan adanya unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan dikarenakan kesalahan administrasi atau proses administrasi sehingga timbulnya konflik sengekta tanah. Saran dari penulis adalah seharusnya dizaman modern ini BPN dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat menyimpan data dengan komputerisasi dan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat sehingga dapat mengetahui status tanah tersebut.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rizdwan Gunawan
Date Deposited:	22 Sep 2018 02:41
Last Modified:	22 Sep 2018 02:41
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5249

Actions (login required)

View Item