Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukaraja Kec. Warung Gunung Kab. Lebak)

Zaki Zakaria, . (2016) Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Sukaraja Kec. Warung Gunung Kab. Lebak). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (71kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (145kB)

Abstract

ZAKI ZAKARIA, NIM. 2012020642, “PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Sukaraja Kec. Warung Gunung Kab. Lebak)” Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Daerah telah mendapatkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur sumber daya alam yang di milikinya untuk kemakmuran rakyat, dan tetap memberikan tanggung jawabnya serta kontribusinya terhadap kepentingan nasional. Demikian juga dalam melaksanakan pembangunan daerah seperti infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan ketertiban yang harus sesuai dengan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya yang unik dan tidak ada di daerah lain. Melalui otonomi daerah juga di harapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat didaerah, menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia. Dalam penyusunan program pembangunan perdesaan khususnya desa tertinggal, peran dan upaya-upaya yang dilakukan kepala desa sangat diperhitungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan desa tertinggal dan hal-hal apa saja yang dilakukan kepala desa dalam pembangunan desa tertinggal tersebut. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan peran kepala desa, dan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan obyek yang berhubungan. Dengan begitu pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan perdesaan khususnya desa tertinggal maka peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator untuk meningkatkan pembangunan desa sangat diperlukan dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala desa serta dibutuhkannya perhatian baik dari pemerintah daerah maupun pemerinta pusat dalam pengawasan juga dukungan dalam pembangunan perdesaan khususnya desa tertinggal.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rizdwan Gunawan
Date Deposited:	17 Sep 2018 15:43
Last Modified:	17 Sep 2018 15:43
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/5035

Actions (login required)

View Item