Kajian teoritis pemanfaatan aplikasi angkutan berbasis online ditinjau dari undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi elektronik

Sri Siti Munalar, . (2016) Kajian teoritis pemanfaatan aplikasi angkutan berbasis online ditinjau dari undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi elektronik. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.docx Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (70kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (45kB)
	Text JURNAL.docx Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

SRI SITI MUNALAR 2014740035 KAJIAN TEORITIS PEMANFAATAN APLIKASI ANGKUTAN BERBASIS ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK”, Wujud mencakup segala hal, mulai dari Dzat Suci (Ilahi), realitas-realitas abstrak dan material, baik substansi maupun aksiden, baik esensi maupun keadaan selalu mengalami gerak substansi , demikin pula dengan species manusia, sebagai bagian dari wujud yang dianugerahi akal budi senantiasa mengalami gerak substansi (Substantion Motion atau Al-Harakat al-Jawhariyyah).Manusia bagian dari wujud sadar ataupun tidak ia akan terus bergerak apakah kepada kemajuan atau kemunduran tergantung subjek manusia itu sendiri dan juga dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Gerak tadi menjadi apa yang disebut sebagai perubahan. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, merupakan bagian dari perubahan, sementara tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang tersedia maka peluang usaha yng sekaligus juga menjawab keinginan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhannya baik dari pihak pebisnis atau owner maupun bagi masyarakat pengguna jasa bisnis tersebut dalam sektor informal, munculah fenomena angkutan berbasis online sebagai sarana pengisi kekosongan yang belum mendapat perhatian pemerintah sebelumnya, seperti Go-Jek, Grabbike dan Uber. Adapun usaha/bisnis tersebut berlandaskan kepada pasal 1338 KUHPerdata jo pasal 1320 KUHPerdata, Di dalam praktek bahwa unsur kesepakatan menjadi penting terlaksananya sebuah perikatan dan pelaksanaan perjanjian sebab sudah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, akan tetapi dalam bisnis online dikarenakan tidak adanya face to face antara yang menawarkan barang dan atau jasa (Pengusaha/owner) dengan yang menghendaki barang dan atau jasa (Konsumen) adalah peluang kecurangan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki ‘itikad baik. Persoalan lainnya adalah tercipta friksi, persaingan antara pebisnis angkutan berbasis online dengan pelaku usaha angkutan konvensional. Diantara owner dengan konsumen terdapat mitra usaha yaitu driver yang juga sebagai konsumen pertama sebab mitra tersebut menggunakan system yang ditawarkan pengusha/owner dimaksud. Pencapaian kepentingan-kepentingan ketiga komponen yaitu pengusaha (owner), mitra usaha dan masyakarakat pengguna (konsumen) harus memenuhi rasa keadilan. Maka unsur kepastian hukum wajib adanya. Dengan demikian kehadiran Pemerintah seyogyanya sudah harus lebih intensif merespon gejala tersebut agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat, dan menghindari praktek monopoli, dan tidak kalah penting adalah upaya melindungi konsumen yang kerap menjadi sasaran ketidak adilan dari pihak-pihak kuat. Fiat justitia ruat caelum (Keadilan/hukum harus ditegakan walau langit akan runtuh).

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Abdurahman Saleh
Date Deposited:	15 Sep 2018 03:23
Last Modified:	15 Sep 2018 03:23
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/4966

Actions (login required)

View Item