Kajian Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Kevin Utrecht, . (2015) Kajian Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

	Text BAB I.docx Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text BAB II.docx Restricted to Registered users only Download (33kB)
	Text BAB III.docx Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text BAB IV.docx Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text BAB V.docx Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text JURNAL.doc Restricted to Registered users only Download (241kB)

Abstract

ABSTRAK KEVIN UTRECHT, 2011020414, KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai eksistensi Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ditinjau dari prinsip pembagian kekuasaan termasuk dalam kelompok lembaga negara utama atau lembaga negara penunjang. Selain itu juga untuk mengetahui fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam mewujudkan Good Governance.Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya berperan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Ombudsman Republik Indonesia ditinjau menurut fungsi kelembagaan merupakan lembaga penunjang dalam ranah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ombudsman Republik Indonesia menjadi lembaga penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia ditinjau menurut hirarki kelembagaan, Ombudsman Republik Indonesia pada saat dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, secara hirarki Ombudsman Republik Indonesia termasuk ke dalam kategori organ lapis dua kelompok ketiga. Setelah dasar hukum Ombudsman Republik Indonesia diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kedudukan Ombudsman Republik Indonesia lebih kuat. Dari dasar hukum berupa undang-undang ini, maka Ombudsman Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai organ lapis dua atau disebut sebagai lembaga negara kelompok kedua. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik merupakan salah satu upaya perwujudan Good Governance melalui tiga unsur pokok yang menjadi sari dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum dan transparansi publik.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Khusnan Hadi
Date Deposited:	24 Apr 2018 11:41
Last Modified:	24 Apr 2018 11:41
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/3601

Actions (login required)

View Item