Akuntabilitas Dalam Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pada Komisi II DPRD Kabupaten Serang Tahun 2024

Komalasari, Ade Nur (2026) Akuntabilitas Dalam Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pada Komisi II DPRD Kabupaten Serang Tahun 2024. Other thesis, Universitas Pamulang PSDKU Serang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (544kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (313kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Text
DAPUS & LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran publik yang harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Penelitian ini menganalisis akuntabilitas penggunaan SPPD pada Komisi II DPRD Kabupaten Serang Tahun 2024 berdasarkan tiga aspek (administrasi, keuangan, dan kinerja) dengan menggunakan teori akuntabilitas dari Mardiasmo (2018), Mahmudi (2019), LAN-BPKP, dan Bovens (2007). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa mekanisme dasar akuntabilitas SPPD telah tersedia namun belum sepenuhnya konsisten: pada aspek administrasi masih terjadi keterlambatan penyampaian dokumen dan pengarsipan yang belum terdigitalisasi, pada aspek keuangan verifikasi telah dilakukan namun masih ditemukan bukti pengeluaran yang belum sesuai, dan pada aspek kinerja hasil perjalanan dinas dimanfaatkan untuk pembahasan dan pengawasan namun tindak lanjutnya belum dicatat secara sistematis. Kendala lainnya meliputi rendahnya pemahaman fungsi SPPD, keterbatasan digitalisasi, dan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga akuntabilitas penggunaan SPPD memerlukan penguatan kedisiplinan, pengendalian keuangan, digitalisasi, pemantauan tindak lanjut, dan keterbukaan informasi.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: kuntabilitas Administrasi, Akuntabilitas, Keuangan, Akuntabilitas Kinerja. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: Irham Azhar Yahya, S.IP.
Date Deposited: 02 Oct 2026 03:06
Last Modified: 02 Oct 2026 03:06
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/21635

Actions (login required)

View Item View Item