Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)

Yudistian Rozaq Zulkarnain, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (831kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)

Abstract

Para penagih utang pinjaman online atau Buy Now Pay Later (BNPL) kerap kali "mengejar" para debitur agar mereka dapat segera membayar utangnya dengan berbagai cara. Yang lebih meresahkan, teror dari para penagih utang tersebut menimbulkan banyak dampak psikis yang membuat debitur kehilangan akal sehat sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan karena hal ini. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum untuk konsumen sebagai korban pinjaman online. Bagaimana perlindungan hukum untuk melindungi konsumen korban pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, buku, jurnal dan peraturan perundang- undangan serta dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online yang ada di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang berasal dari kerangka teori, gagasan para ahli dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam konteks pinjaman online merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. UU ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang tidak etis, termasuk dalam hal pinjaman online. Pemerintah melalui institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah memiliki berbagai aturan dan melakukan banyak hal untuk meminimalkan dampak pinjaman online dengan menerbitkan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan penyelanggara pinjaman online.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum; konsumen; pinjaman online
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	20 Jul 2026 07:28
Last Modified:	20 Jul 2026 07:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20531

Actions (login required)

View Item