Wahyu Sentosa, . (2025) Tinjauan Yuridis Keputusan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan, Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Putusan Nomor : 278/Pid. Sus/2022/Pn Jkt. Tim). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (934kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
Abstract
Dibuat dan disahkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme. Penulis merumuskan masalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme pada perkara putusan nomor 278/PID. SUS/2022/PN Jkt. Tim? Bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme pada perkara putusan nomor 278/PID. SUS/2022/PN Jkt. Tim? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas. Hakim dalam memutuskan perkara No. 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim mencakup beberapa aspek penting yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, keterangan saksi, dan analisis hukum terhadap tindakan terdakwa. Keterangan saksi dan alat bukti: Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, bukti fisik, dan dokumen yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dampak tindakan terdakwa: Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa memberikan dampak yang serius, termasuk potensi korban jiwa, kerusakan fasilitas publik, dan rasa takut yang meluas di masyarakat. Keterlibatan dalam organisasi terlarang: Hakim menekankan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/PN.Jkt.Sel, 21 April 2008. Peran aktif terdakwa: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam organisasi, termasuk sebagai Humas Syam Organizer dan fasilitator penggalangan dana. Kesadaran Terdakwa tentang Perbuatannya, Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa secara sadar menjadi bagian dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah (JI), yang telah dinyatakan terlarang di Indonesia. Terdakwa mengetahui visi dan misi JI untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah melalui tindakan yang melanggar hukum, termasuk penggalangan dana untuk jihad global dan pelatihan militer di Suriah. Tujuan dan Niat Terdakwa: Dalam hukum pidana, konsep kesalahan (schuld) merujuk pada keadaan batin pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dipersalahkan. Kesalahan ini menjadi salah satu syarat penting untuk dapat dijatuhi hukuman pidana, selain adanya perbuatan yang melanggar hukum dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Pidana, Terorisme, Pendanaan Terorisme |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 18 Jul 2026 02:57 |
| Last Modified: | 18 Jul 2026 02:57 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20507 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
