Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus UPTD PPA Kota Tangerang Selatan)

Sheila Salsabila Putri, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus UPTD PPA Kota Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara komprehensif. Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah dengan angka kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Tangerang Selatan serta sejauh mana efektivitas pendampingan hukum yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan upaya perlindungan hukum, meliputi pendampingan dalam proses hukum, pemberian informasi terkait hak-hak korban, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih menemui hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga pendamping, sarana prasarana yang belum memadai, birokrasi yang lambat, serta minimnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM UPTD PPA, serta sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	15 Jul 2026 08:08
Last Modified:	15 Jul 2026 08:08
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/20471

Actions (login required)

View Item